Rekomendasi BPI Kepada Pemerintah Untuk Pemajuan Perfilman Indonesia
Link download: Klik disini
UU No. 33 Tahun 2009 tentang Perfilman di Indonesia mengatur berbagai aspek yang terkait dengan industri film, termasuk fungsi film dari perspektif budaya dan ekonomi. Film sebagai alat strategis dalam pembangunan budaya dan ekonomi Indonesia. Dari perspektif budaya, film berfungsi sebagai media ekspresi identitas, pendidikan, dan promosi budaya lokal. Dari perspektif ekonomi, film merupakan sumber pendapatan, pencipta lapangan kerja, pendorong inovasi, dan memiliki pengaruh ekonomi multiplikatif.
Siapa Menonton Film di Bioskop
Link download: Klik disini
Presentasi ini akan menyajikan hasil 2 Survei SMRC tentang penonton film Indonesia.
Dampak Ekonomi Industri Layar di Indonesia sebuah peluang
Link download: Klik disini
Kajian ini menyoroti sejumlah isu yang dapat menghambat perkembangan industri. Isu-isu tersebut meliputi keterbatasan tenaga kerja dan kesenjangan keterampilan, infrastruktur yang kurang memadai, tantangan regulasi, dan keterbatasan pendanaan untuk proyek independen, yang menjadi penghalang pertumbuhan dan perlu diatasi melalui opsi kebijakan strategis.
HASIL ANALISIS UU PERFILMAN
Link download: Klik disini
Laporan akhir Pokja Perfilman BPHN Kemenkumham hasil analisis 38 Perundang undangan dan peraturan pemerintah terkait perfilman.
KEPRES NOMOR 25 TAHUN 1999 TENTANG HARI FILM NASIONAL
Link download: Klik disini
Tanggal 30 Maret 1950 merupakan hari bersejarah bagi Perfilm Indonesia karena pada tanggal tersebut pertama kalinya film cerita dibuat oleh orang dan perusahaan Indonesia.
Permendikbud No. 30 Tahun 2019
Link download: Klik disini
Tentang Pengutamaan Film Indonesia dan Pengutamaan Penggunaan Sumber Daya Dalam Negeri.
Buku Pedoman Pembentukan Komisi Film Daerah
Link download: Klik disini
Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf) dalam rangka Hari Film Nasional merilis buku Pedoman Pembentukan Komisi Film Daerah (KFD) yang berjudul 'Shooting Lancar Daerah Tenar'. Buku tersebut adalah hasil kolaborasi antara Bekraf dengan Badan Perfilman Indonesia (BPI) dengan tujuan sebagai buku referensi awal bagi daerah yang berminat untuk meningkatkan potensinya melalui pembuatan film dengan membentuk Komisi Film Daerah. Pembentukan Komisi Film Daerah akan menjadi solusi layanan terpadu satu pintu periijinan lokasi pembuatan film, layanan lokasi dan produksi, melalui sinergi strategis yang terlembaga antar pemangku kepentingan film di daerah.
Keputusan Presiden
Link download: Klik disini
No. 32 tahun 2014 tentang Pengukuhan Badan Perfilman Indonesia.
AD/ART Badan Perfilman Indonesia
Link download: Klik disini
Dokumen Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Badan Perfilman Indonesia 2022 - 2026.