Pengembangan SDM dan Standard Kompetensi
Ketua bidang: Naswan Iskandar
Bidang ini bertugas mengembangkan kompetensi pekerja film melalui pelatihan dan sertfikasi bersama dengan institusi pendidikan baik formal maupun nonformal. Memelihara dan mengkaji standard kompetensi yang sudah ada.
Penelitian dan pengembangan
Ketua bidang: Tito Imanda
Bidang ini berusaha mengenali kekuatan film Indonesia dengan melakukan kajian terhadap konten-konten lokal, dengan memaksimalkan keterlibatan potensi daerah, untuk menemukan ciri khas/karakter film Indonesia. Selain itu, bidang ini memetakan cara-cara baru mengkonsumsi (dan memproduksi) film, dengan melakukan kajian terhadap bentuk-bentuk medium baru, untuk menemukan pasar baru film Indonesia.
Organisasi dan jaringan
Ketua bidang: Erlan Basri
Tugas dan fungsi utama adalah memberdayakan pemangku kepentingan BPI melalui program pembinaan tata kelola organisasi dan memfasilitasi hubungan para pemangku kepentingan guna terjadinya sinergitas antar lembaga pemerintah dengan anggota BPI dari empat unsur.
Festival dan Penyelenggara Kegiatan
Ketua bidang: Vivian Idris
Merayakan dan memasyarakatkan film Indonesia dengan membangun infrastruktur festival dan penghargaan nasional yang berkesinambungan, melalui pembentukan institusi mandiri pelaksana festival film nasional serta koordinasi antar festival film di Indonesia. Serta menyelenggarankan kegiatan apresiasi bersama anggota BPI dari empat unsur.
Hubungan Luar Negeri dan Promosi
Ketua bidang: Judith J. Dipodiputro
Bidang ini menangani perihal terkait keterlibatan film dan pelaku perfilman Indonesia di luar negeri untuk berbagai kepentingan perfilman. Membangun serta mengelola jejaring internasional, sekaligus melakukan kerja diplomasi budaya dalam konteks perfilman.
Bisnis dan Pembiayaan
Ketua bidang: Celerina Judisari
Bidang ini bertanggungjawab pada pembentukan serta pengelolaan sistem pembiyaan film tertentu yang berkualitas baik dari berbagai aspek dan kepentingan.
Kebijakan dan Advokasi
Ketua bidang: Rully Sofyan
Mendorong pihak legislatif dan eksekutif negara dalam melahirkan kebijakan dan perbaikan kebijakan publik terkait bidang perfilman yang dapat mendorong berlangsungnya ekosistem perfilman yang sehat.