Belum Ada Perfilman Indonesia yang ada Baru Film Indonesia

Jakarta, 20 Agustus 2022 Dalam acara Rakor Lembaga Sensor Republik Indonesia dengan thema "Merdeka Berbudaya Untuk Pemajuan Peradaban Literasi Digital" dimana Ketua Badan Perfilman Indonesia, Gunawan Paggaru berkesempatan mengisi dialog sebagai narasumber dalam paparannya menyampaikan bahwa ekosistem perfilman Indonesia belum terhubung. Ekosisistem tumbuh atas kesadaran masyarakat bukan atas desain yang merupakan suatu sistem menuju suatu tujuan yang sama untuk menumbuhkan perfilman nasional. Ekosistem ini belum terintegrasi dan BPI akan mengambil peran ini untuk mengintegrasikan semua pihak. "hanya saja saat ini masyarakat perfilman kita belum memahami fungsi BPI, termasuk pemerintah" kata Gunawan Paggaru. "ini salah satu tantangan BPI untuk memberi pemahaman kepada pemerintah bahwa untuk mengembangkan perfilman Indonesia harus ada kesadaran kolaborasi dan saling terbuka tidak merasa paling berhak mengurus perfilman" tambahanya Gunawan Paggaru.

Ada empat kementerian yang harus diintegrasikan karena sangat beririsan dengan tugas dan fungsinya, yaitu: Kemdikbud, Kemenparekraf, Kemenaker dan Kemenkominfo. Tegas Ketua BPI. Dan berharap tiga kemenko bisa mengambil peran, yaitu Kemenko marves, Kemenkom PMK dan Kemenko Ekonomi. Seluruh kementerian terkait harus memiliki pandangan yang sama tentang fungsi film sebagai alat ketahanan nasional, budaya dan sosial ekonomi. Oleh karenanya, "Tujuan Utama Perfilman Kita adalah Meningkatkan Kesejahteran Masyarakat, dan ini ada dalam UU no. 33 tahun 2009 tentang perfilman"

Dari ATVSI bapak Niel R. Tobing menyampaikan bahwa negara harus tegas terkait kehadiran paltform-platform digital saat itu seperti apa yang sudah dilakukan oleh beberapa negara seperti Argenti, Meksiko dan Uni Eropa menetapkan syarat minimun kuota konten lokal, sementara Austria, Kanada, Inggeris dan Denmark mewajibkan OTT untuk mensubsidi konten lokal. Terkait penggunaan SDM lokal, Argenti dan India mewajibkan menggunakan SDM Lokal dalam produksi lokal. Artinya ini akan membuka lapangan kerja di bidang audio visual.

Bapak Mahendra selaku direktur PMM menyampaikan bahwa saat ini direktorat yang dipimpinnya telah melakukan banyak upaya untuk meningkatkan literasi masyarakat terhadap film nasional. Dan termasuk fasilitasi beberapa kegiatan untuk meningkatkan kualitasi film nasional. Meskipun demikian beliau mengakui bahwa belum dapat diukur dari sisi outcome-nya. Oleh karenanya beliau mengajak agar seluruh stakeholder duduk bersama untuk merumuskan apa saja yang perlu dilakukan untuk mengembangkan perfilman Indonesia sesuai dengan tujuan perfilman Indonesia seperti yang disampaikan oleh Ketua BPI yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Komisi I DPR RI yang dihadiri oleh Nurul Arifin menyapaikan saat membuka acara bahwa "Bukan hanya sekedar bebas, tapi industri perfilman harus mampu mendorong konten kreatif berbudaya lokal secara maksimal."